13 Desember 1999 - TEMPO
Kekerasan massal telah menghantui Kota Solo sejak 250 tahun lalu. Tepatnya pada 1743, pecah pemberontakan rakyat pribumi terhadap pengusaha Cina di Kartasura—pusat Kerajaan Mataram kala itu. Begitu dahsyat kerusakan waktu itu sehingga Raja Pakubuwana II harus memindahkan pusat kerajaan dari Kartasura ke Solo, yang belakangan berganti nama menjadi Surakarta Hadiningrat.
Kerusuhan rasial itu terbukti bukan yang terakhir. Dalam berbagai kekerasan yang menjulur hingga akhir abad ke-20 ini, sentimen rasial seperti itu masih tetap kental. Bahkan hal-hal sepele seperti senggolan sepeda bisa menjadi picu perkelahian dan kerusuhan besar, seperti yang terjadi pada 19 November 1980. Kerusuhan dahsyat yang melanda Kota Solo itu bahkan menjalar ke kota-kota lain di seantero Jawa Tengah: Semarang, Purwadadi, Kudus, dan Pati Utara.
Meski begitu, sentimen tadi tampaknya lebih mewakili kesenjangan ekonomi ketimbang kebencian ras. Tak aneh jika kerusuhan horizontal itu—pertentangan antarkelompok yang bermotif ekonomi dan politik—kadang-kadang mengimbas pada bentuk lain kerusuhan melawan Keraton atau negara.
Upaya-upaya pemerintah—dari kolonialis Belanda, Orde Lama, sampai Orde Baru—untuk meredam radikalisme terus dilakukan. Jabatan wali kota, yang dulunya dipegang seorang komunis, diganti dengan seorang perwira militer. Namun, ternyata upaya itu tetap saja tidak menemukan hasilnya. Bahkan, pada Mei 1998 lalu, menyertai kejatuhan Soeharto, kerusuhan Solo adalah salah satu yang paling memiriskan di samping Jakarta sendiri.
Kenapa Solo? Kenapa bukan kota-kota yang lain? Kesenjangan ekonomi, pergeseran politik-sosial, dan kebijakan tersentral negara ikut memberi andil pada munculnya "jenius-jenius lokal" radikalisasi di kota ini.
Masa Pergerakan
Radikalisme rakyat muncul bersama berdirinya partai-partai politik seperti Sarekat Islam (SI) pada 1912. Pada masa itu, gerakan kekerasan yang terjadi bukan merupakan perlawanan antara masyarakat pribumi dan penguasa (Keraton dan pemerintah Belanda), melainkan pertentangan antarkelompok yang mempunyai motif ekonomi dan politik.
Pergolakan yang tampak cukup besar adalah bentrok antara perkumpulan pribumi Rekso Roemekso dan orang-orang Cina. Rekso Roemekso adalah organisasi ronda yang bertugas mengawasi keamanan daerah. Perkelahian kecil pun sering terjadi. Dalam perkembangannya, Rekso Roemekso menjadi cikal-bakal gerakan politik Sarekat Islam.
Diilhami oleh partai-partai politik baru, kesenjangan ekonomi-sosial menemukan salurannya dalam perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pihak Keraton, Belanda, dan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. Kejenuhan yang memuncak itu memunculkan tumbuhnya radikalisme di kalangan rakyat. Itu terjadi pada 1918 hingga 1922, yang dipelopori oleh dua tokoh radikal pada masa itu, yaitu Haji Misbach dan Tjipto Mangunkusuma. Gerakan radikal ini muncul untuk memaksa pemerintah kolonial agar memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Serikat Buruh dan Komunisme
Gerakan komunis di Surakarta muncul tidak lama setelah Haji Misbach dikeluarkan dari penjara Pekalongan, pada Agustus 1922. Gerakan ini mencatat beberapa sukses, antara lain di bidang perserikatan buruh, yang dimulai pada Mei 1923. Bangkitnya nasionalisme yang disertai nilai-nilai umum revolusi menambah kejenuhan rakyat terhadap penguasa keraton di Surakarta.
Saat itu terjadi pemogokan buruh trem dan kereta api di Stasiun Balapan. Juga sejumlah aksi kekerasan: pada 20 Oktober 1923, beberapa bangunan di Alun-Alun Utara Keraton Surakarta dibakar dalam perayaan Sekaten. Rakyat juga mulai melakukan perlawanan terhadap penguasa (Keraton), dengan melakukan pelemparan bom ke mobil Sri Susuhunan PB X. Kejadian yang sama terjadi kembali pada perayaan Sekaten 1925. Saat itu, rakyat melakukan pelemparan bom, perampokan, dan pembakaran.
Akibat peristiwa Mei 1923 itu, Misbach ditangkap dengan tuduhan mendalangi aksi terorisme dan kemudian dibuang ke Manokwari, Irian, pada 1924. Kepergian Misbach memberi jalan kepada munculnya tokoh baru gerakan komunis: Mas Marco Kartodikromo.
Gerakan itu mereda pelan-pelan sesudah gagal melakukan pemberontakan pada November 1926. Namun, gerakan-gerakan kecil masih terus terjadi. Pada masa itu, gerakan-gerakan kaum komunis ini oleh pemerintah Belanda dinilai merepotkan pemerintah kolonial sehingga gubernur jenderal segera mengadakan tekanan yang sangat ketat dengan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghambat munculnya gerakan radikal seperti masa-masa sebelumnya.
Pemerintahan Jepang
Pada zaman pendudukan Jepang, di Surakarta muncul pertentangan antara dua kekuatan. Pertama, kelompok keraton bersama kaum priayi, yang digunakan sebagai alat pemerintah Jepang untuk menyediakan sarana tenaga kerja. Kedua, kelompok pemuda yang disponsori Jepang seperti Barisan Pelopor, Peta, Seinendan, Hisbullah, dan sebagainya.
Pemberontakan terhadap penguasa kembali terjadi pada 5 September 1945. Saat itu rakyat melakukan pembakaran Kepatihan Keraton sebagai reaksi dikeluarkannya maklumat Sri Susuhunan PB XII yang dikenal dengan sebutan "Gerakan Anti-Swa-Pradja", yang terus berlangsung hingga 1946.
Gerakan 30 September 1965
Kota Solo menjadi salah satu saksi terpanas dari pergolakan yang menyertai peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, khususnya pada pasca-G30S. Pada 26 Oktober 1965, seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dinyatakan dalam keadaan perang. Jam malam diberlakukan, menyusul pertentangan simpatisan PKI dengan golongan nasionalis dan agama (Nasa), yang sarat dengan ancaman dan teror.
Tajamnya pergolakan membuat pasukan para Komando Angkatan Darat (RPKAD) diturunkan ke Solo untuk mengamankan wilayah, pada 22 Oktober 1965. Namun, mereka terbukti harus menghadapi sesama tentara, Batalyon 444 Brigif 6, yang cenderung ke PKI. Baku tembak menewaskan tujuh orang dan melukai 27 lainnya.
Peristiwa itu menimbulkan kemarahan rakyat, yang diwujudkan dengan membuat kerusuhan: pembakaran, teror, dan bahkan pembantaian.
Kerusuhan rasial itu terbukti bukan yang terakhir. Dalam berbagai kekerasan yang menjulur hingga akhir abad ke-20 ini, sentimen rasial seperti itu masih tetap kental. Bahkan hal-hal sepele seperti senggolan sepeda bisa menjadi picu perkelahian dan kerusuhan besar, seperti yang terjadi pada 19 November 1980. Kerusuhan dahsyat yang melanda Kota Solo itu bahkan menjalar ke kota-kota lain di seantero Jawa Tengah: Semarang, Purwadadi, Kudus, dan Pati Utara.
Meski begitu, sentimen tadi tampaknya lebih mewakili kesenjangan ekonomi ketimbang kebencian ras. Tak aneh jika kerusuhan horizontal itu—pertentangan antarkelompok yang bermotif ekonomi dan politik—kadang-kadang mengimbas pada bentuk lain kerusuhan melawan Keraton atau negara.
Upaya-upaya pemerintah—dari kolonialis Belanda, Orde Lama, sampai Orde Baru—untuk meredam radikalisme terus dilakukan. Jabatan wali kota, yang dulunya dipegang seorang komunis, diganti dengan seorang perwira militer. Namun, ternyata upaya itu tetap saja tidak menemukan hasilnya. Bahkan, pada Mei 1998 lalu, menyertai kejatuhan Soeharto, kerusuhan Solo adalah salah satu yang paling memiriskan di samping Jakarta sendiri.
Kenapa Solo? Kenapa bukan kota-kota yang lain? Kesenjangan ekonomi, pergeseran politik-sosial, dan kebijakan tersentral negara ikut memberi andil pada munculnya "jenius-jenius lokal" radikalisasi di kota ini.
Masa Pergerakan
Radikalisme rakyat muncul bersama berdirinya partai-partai politik seperti Sarekat Islam (SI) pada 1912. Pada masa itu, gerakan kekerasan yang terjadi bukan merupakan perlawanan antara masyarakat pribumi dan penguasa (Keraton dan pemerintah Belanda), melainkan pertentangan antarkelompok yang mempunyai motif ekonomi dan politik.
Pergolakan yang tampak cukup besar adalah bentrok antara perkumpulan pribumi Rekso Roemekso dan orang-orang Cina. Rekso Roemekso adalah organisasi ronda yang bertugas mengawasi keamanan daerah. Perkelahian kecil pun sering terjadi. Dalam perkembangannya, Rekso Roemekso menjadi cikal-bakal gerakan politik Sarekat Islam.
Diilhami oleh partai-partai politik baru, kesenjangan ekonomi-sosial menemukan salurannya dalam perlawanan terhadap kesewenang-wenangan pihak Keraton, Belanda, dan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda. Kejenuhan yang memuncak itu memunculkan tumbuhnya radikalisme di kalangan rakyat. Itu terjadi pada 1918 hingga 1922, yang dipelopori oleh dua tokoh radikal pada masa itu, yaitu Haji Misbach dan Tjipto Mangunkusuma. Gerakan radikal ini muncul untuk memaksa pemerintah kolonial agar memperhatikan kesejahteraan rakyat.
Serikat Buruh dan Komunisme
Gerakan komunis di Surakarta muncul tidak lama setelah Haji Misbach dikeluarkan dari penjara Pekalongan, pada Agustus 1922. Gerakan ini mencatat beberapa sukses, antara lain di bidang perserikatan buruh, yang dimulai pada Mei 1923. Bangkitnya nasionalisme yang disertai nilai-nilai umum revolusi menambah kejenuhan rakyat terhadap penguasa keraton di Surakarta.
Saat itu terjadi pemogokan buruh trem dan kereta api di Stasiun Balapan. Juga sejumlah aksi kekerasan: pada 20 Oktober 1923, beberapa bangunan di Alun-Alun Utara Keraton Surakarta dibakar dalam perayaan Sekaten. Rakyat juga mulai melakukan perlawanan terhadap penguasa (Keraton), dengan melakukan pelemparan bom ke mobil Sri Susuhunan PB X. Kejadian yang sama terjadi kembali pada perayaan Sekaten 1925. Saat itu, rakyat melakukan pelemparan bom, perampokan, dan pembakaran.
Akibat peristiwa Mei 1923 itu, Misbach ditangkap dengan tuduhan mendalangi aksi terorisme dan kemudian dibuang ke Manokwari, Irian, pada 1924. Kepergian Misbach memberi jalan kepada munculnya tokoh baru gerakan komunis: Mas Marco Kartodikromo.
Gerakan itu mereda pelan-pelan sesudah gagal melakukan pemberontakan pada November 1926. Namun, gerakan-gerakan kecil masih terus terjadi. Pada masa itu, gerakan-gerakan kaum komunis ini oleh pemerintah Belanda dinilai merepotkan pemerintah kolonial sehingga gubernur jenderal segera mengadakan tekanan yang sangat ketat dengan mengeluarkan peraturan-peraturan untuk menghambat munculnya gerakan radikal seperti masa-masa sebelumnya.
Pemerintahan Jepang
Pada zaman pendudukan Jepang, di Surakarta muncul pertentangan antara dua kekuatan. Pertama, kelompok keraton bersama kaum priayi, yang digunakan sebagai alat pemerintah Jepang untuk menyediakan sarana tenaga kerja. Kedua, kelompok pemuda yang disponsori Jepang seperti Barisan Pelopor, Peta, Seinendan, Hisbullah, dan sebagainya.
Pemberontakan terhadap penguasa kembali terjadi pada 5 September 1945. Saat itu rakyat melakukan pembakaran Kepatihan Keraton sebagai reaksi dikeluarkannya maklumat Sri Susuhunan PB XII yang dikenal dengan sebutan "Gerakan Anti-Swa-Pradja", yang terus berlangsung hingga 1946.
Gerakan 30 September 1965
Kota Solo menjadi salah satu saksi terpanas dari pergolakan yang menyertai peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, khususnya pada pasca-G30S. Pada 26 Oktober 1965, seluruh wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta dinyatakan dalam keadaan perang. Jam malam diberlakukan, menyusul pertentangan simpatisan PKI dengan golongan nasionalis dan agama (Nasa), yang sarat dengan ancaman dan teror.
Tajamnya pergolakan membuat pasukan para Komando Angkatan Darat (RPKAD) diturunkan ke Solo untuk mengamankan wilayah, pada 22 Oktober 1965. Namun, mereka terbukti harus menghadapi sesama tentara, Batalyon 444 Brigif 6, yang cenderung ke PKI. Baku tembak menewaskan tujuh orang dan melukai 27 lainnya.
Peristiwa itu menimbulkan kemarahan rakyat, yang diwujudkan dengan membuat kerusuhan: pembakaran, teror, dan bahkan pembantaian.
0 comments:
Posting Komentar