Bukan hal baru lagi bahwa kesejahteraan sosial yang kurang merata, selalu menjadi perkara yang menarik sekaligus penting untuk dipecahkan sejak era kolonial berabad abad lalu sampai era demokrasi kontemporer detik ini. Pada akhir abad 18 dan awal abad 19 ketika untuk pertama kalinya rakyat hindia (Indonesia sebelum merdeka) mulai berani menentang kolonial belanda, ketika negeri ini sudah berada pada titik nadir, ketika sumber daya yang di eksploitasi dan diperas habis habisan ditambah buruknya pendidikan dan tingginya kemiskinan menjadi inti pemicu meletusnya pergerakan nasional di hindia (indonesia sebelum merdeka).
Sedikit mengulas sejarah, sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial belanda pada akhir abad 18 sampai awal abad 19 membuat rakyat hindia pada waktu itu hidup dalam kemiskinan yang berkepanjangan, areal persawahan yang seharusnya ditanam padi dan berbagai sumber bahan pangan dirubah menjadi perkebunan tebu akibatnya kelaparan dan kemiskinan terjadi sepanjang sistem tanam paksa itu diterapkan, kolonial belanda melalui "bumiputera" atau pemerintah melalui instruksi instruksi dari bupati ke camat dari camat ke kepala desa, secara estafet memaksa penduduk untuk menyewakan tanah tanah itu dengan nilai yang sangat murah. kemudian penduduk secara massal dijadikan kuli-kulinya sedangkan dengan upah 2,5 rupiah belanda setiap 1 bau (1 bau = 7096.50M2) para lurah yang seharusnya menjadi kepala desa, kini menjadi alat-alat pemerintah dan dengan sendirinya praktis menjadi alat para pengusaha perkebunan tebu. Para petani petani itu kini tak lebih dari budak belian dengan semakin meluasnya areal perkebunan tebu, praktis areal persawahan menjadi semakin berkurang, dan kebutuhan pangan yang semakin mendesak setiap harinya menjadi musibah kelaparan yang berkepanjangan.
Sedikit mengulas sejarah, sistem tanam paksa yang diterapkan oleh pemerintah kolonial belanda pada akhir abad 18 sampai awal abad 19 membuat rakyat hindia pada waktu itu hidup dalam kemiskinan yang berkepanjangan, areal persawahan yang seharusnya ditanam padi dan berbagai sumber bahan pangan dirubah menjadi perkebunan tebu akibatnya kelaparan dan kemiskinan terjadi sepanjang sistem tanam paksa itu diterapkan, kolonial belanda melalui "bumiputera" atau pemerintah melalui instruksi instruksi dari bupati ke camat dari camat ke kepala desa, secara estafet memaksa penduduk untuk menyewakan tanah tanah itu dengan nilai yang sangat murah. kemudian penduduk secara massal dijadikan kuli-kulinya sedangkan dengan upah 2,5 rupiah belanda setiap 1 bau (1 bau = 7096.50M2) para lurah yang seharusnya menjadi kepala desa, kini menjadi alat-alat pemerintah dan dengan sendirinya praktis menjadi alat para pengusaha perkebunan tebu. Para petani petani itu kini tak lebih dari budak belian dengan semakin meluasnya areal perkebunan tebu, praktis areal persawahan menjadi semakin berkurang, dan kebutuhan pangan yang semakin mendesak setiap harinya menjadi musibah kelaparan yang berkepanjangan.
Kondisi yang sama hampir mirip dengan kenyataan yang terjadi sekarang, Industri industri besar kelas dunia misalnya industri semen yang membangun plant - plant di areal yang menyediakan banyak lahan kapur dan bahan bakunya di sekitar pesisir utara jawa, mengubah lahan lahan non produktif dan sebagian areal lahan pertanian yang masih produktif menjadi pabrik pabrik semen berkapasitas jutaan ton per tahun. Sumber Daya Manusia yang tak kunjung meningkat atau lebih karena kesadaran untuk meningkatkan sumber daya manusia yang rendah, memaksa sumber daya lokal terpinggirkan, dan tidak terpakai. Kenyataan pahit ini yang seringkali tidak diantisipasi oleh pemerintah daerah yang seharusnya melindungi hak hak setiap warga negaranya, kemudian kekesalan dan kecemburuan sosial yang menumpuk menggelembung membesar. akumulasi dari sekian besar kecemburuan sosial mengakibatkan terjadinya demonstrasi dan protes yang frekuensinya bisa dibilang cukup padat.
Disisi lain lemahnya pemerintahan yang tidak meng-couver kebutuhan hak hak warganya menjadi satu problem yang semakin menambah persoalan. selalu ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk mengurai permasalahan terutama konflik-konflik perusahaan dengan warga sekitar plant tersebut. Misal satu contoh konkret adalah, pada saat sebuah perusahaan mendirikan sebuah plant di suatu daerah tertentu, syarat utama adalah memiliki ijin AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) pada fase itu pemerintah punya wewenang yang besar untuk membuat kontrak yang dapat melindungi hak hak warganya dengan meneken semacam MoU yang isinya tentu saja diharapkan sangat berpihak pada kepentingan masyarakat sekitar pabrik (Ring 1) yang memiliki tingkat resiko dampak lingkungan yang lebih besar, artinya bila dalam klausul suatu MoU tidak disepakati dan merugikan masyarakat seharusnya ijin AMDAL jangan terburu buru dikeluarkan sampai ditentukannya kesepakatan kesepakatan yang kedepannya lebih menguntungkan masyarakat.
Sementara tatanan birokrasi dan kontrol lembaga yang berwenang sangat lemah, contoh kasus seperti pada proses pengeluaran ijin AMDAL yang sangat rawan gratifikasi. orang orang pragmatis yang banyak menduduki pos-pos penting di birokrasi, praktis memanfaatkan posisinya dan kasus seperti itu lebih jarang dari bulu kucing, hampir terjadi di seluruh birokrasi di indonesia. Kenyataan yang sangat pahit, keberpihakan pada kepentingan - kepentingan individu yang ada pada akhirnya akan merugikan masyarakat umum.
Meskipun demonstrasi dan protes dijalanan sudah diatur oleh undang undang dan secara hukum merupakan tindakan konstitusional namun, bila melihat pada kenyataan masyarakat yang menggulirkan bola panas seberapapun keras gelombang protes dan demonstrasi bila tidak mendapat dukungan dari pemerintah sama halnya membentur dinding tebal, dan lagi lagi masyarakatlah yang harus terima kenyataan pahit kekalahan dan terpinggirkan.
Disisi lain lemahnya pemerintahan yang tidak meng-couver kebutuhan hak hak warganya menjadi satu problem yang semakin menambah persoalan. selalu ada banyak solusi yang bisa ditawarkan untuk mengurai permasalahan terutama konflik-konflik perusahaan dengan warga sekitar plant tersebut. Misal satu contoh konkret adalah, pada saat sebuah perusahaan mendirikan sebuah plant di suatu daerah tertentu, syarat utama adalah memiliki ijin AMDAL (analisa mengenai dampak lingkungan) pada fase itu pemerintah punya wewenang yang besar untuk membuat kontrak yang dapat melindungi hak hak warganya dengan meneken semacam MoU yang isinya tentu saja diharapkan sangat berpihak pada kepentingan masyarakat sekitar pabrik (Ring 1) yang memiliki tingkat resiko dampak lingkungan yang lebih besar, artinya bila dalam klausul suatu MoU tidak disepakati dan merugikan masyarakat seharusnya ijin AMDAL jangan terburu buru dikeluarkan sampai ditentukannya kesepakatan kesepakatan yang kedepannya lebih menguntungkan masyarakat.
Sementara tatanan birokrasi dan kontrol lembaga yang berwenang sangat lemah, contoh kasus seperti pada proses pengeluaran ijin AMDAL yang sangat rawan gratifikasi. orang orang pragmatis yang banyak menduduki pos-pos penting di birokrasi, praktis memanfaatkan posisinya dan kasus seperti itu lebih jarang dari bulu kucing, hampir terjadi di seluruh birokrasi di indonesia. Kenyataan yang sangat pahit, keberpihakan pada kepentingan - kepentingan individu yang ada pada akhirnya akan merugikan masyarakat umum.
Meskipun demonstrasi dan protes dijalanan sudah diatur oleh undang undang dan secara hukum merupakan tindakan konstitusional namun, bila melihat pada kenyataan masyarakat yang menggulirkan bola panas seberapapun keras gelombang protes dan demonstrasi bila tidak mendapat dukungan dari pemerintah sama halnya membentur dinding tebal, dan lagi lagi masyarakatlah yang harus terima kenyataan pahit kekalahan dan terpinggirkan.
0 comments:
Posting Komentar