MALANG (SI) – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menggagas pendirian pusat studi pertahanan negara. Kehadiran pusat studi ini dianggap penting dikaitkan dengan dinamika kemiliteran dan keamanan global.
“Pusat studi pertahanan yang ingin dikembangkan UMM hanya fokus pada soft power, antara lain mengkaji etika militer, hubungan sipil-militer, dan analisa strategi pertahanan dan keamanan negara,” ungkap Muhadjir saat membuka Seminar Nasional Pertahanan Negara, memperingati satu abad Muhammadiyah di aula DOME UMM, siang kemarin.
Menurut Muhadjir, sesuai yang diamanatkan UUD 1945, bawasannya setiap warga negara berkewajiban untuk berperan aktif dalam usaha mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). dalam siaran persnya.
Muhadjir belum dapat memastikan kapan pusat studi kebijakan ini resmi diluncurkan. Namun saat ini UMM telah memiliki sejumlah doktor yang ahli di bidang pertahanan dan kemiliteran. “Kita pilih soft power, karena yang hard power sudah dikembangkan di ITS dan ITB khususnya yang terkait dengan penelitian persenjataan TNI,” ucapnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang turut hadir dalam sambutan pembukaan menegaskan, dalam satu dekade terakhir, ancaman terhadap keutuhan NKRI tak sebatas berasal dari luar negeri saja. Dari dalam negeri pun ancaman datang silih berganti. Ancaman pun tidak hanya bersifat tradisional tapi juga modern.
“Ancaman tradisional itu berupa kekuatan militer dari Negara asing. Sedangkan yang non tradisional seperti cyber creem, bahaya narkotika, terorisme dan yang lainnya. Bahkan akhir-akhir ini aktor yang mengacam pertahanan NKRI bukan datang dari satu negara tetapi sudah multilateral dan terorganisasi,” ungkap Yusgiantoro.
Sementara Pakar Ilmu Politik UMM Mas’ud Said menyebutkan, salah satu titik rawan pertahanan negara yang nyata saat ini adalah keberadaan pulau kecil terluar Indonesia. Pemerintah dan segenap masyarakat harus memikirkan bagaimana cara mempertahankan pulau-pulau tersebut.
Menurut Mas’ud, di pulau-pulau terluar itulah sering terjadi praktik-praktik kejahatan yang sudah bisa dianggap sebagai serangan terhadap pertahanan negara, misalnya illegal logging, illegal fishing, penyelundupan senjata, perdagangan manusia/ human trafficking, penyeludupan narkoba dan sebagainya.
“Ada empat pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Di sebelah utara terdapat Pulau Miangas, yaitu masuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbatasan Filipina. Pulau W di semanjung Sumantera, Pulau Rotedao di selatan yang berbatasan dengan Australia, serta perbatasan laut dan darat di Kabupaten Merauke,” katanya.
“Pusat studi pertahanan yang ingin dikembangkan UMM hanya fokus pada soft power, antara lain mengkaji etika militer, hubungan sipil-militer, dan analisa strategi pertahanan dan keamanan negara,” ungkap Muhadjir saat membuka Seminar Nasional Pertahanan Negara, memperingati satu abad Muhammadiyah di aula DOME UMM, siang kemarin.
Menurut Muhadjir, sesuai yang diamanatkan UUD 1945, bawasannya setiap warga negara berkewajiban untuk berperan aktif dalam usaha mempertahankan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). dalam siaran persnya.
Muhadjir belum dapat memastikan kapan pusat studi kebijakan ini resmi diluncurkan. Namun saat ini UMM telah memiliki sejumlah doktor yang ahli di bidang pertahanan dan kemiliteran. “Kita pilih soft power, karena yang hard power sudah dikembangkan di ITS dan ITB khususnya yang terkait dengan penelitian persenjataan TNI,” ucapnya.
Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro yang turut hadir dalam sambutan pembukaan menegaskan, dalam satu dekade terakhir, ancaman terhadap keutuhan NKRI tak sebatas berasal dari luar negeri saja. Dari dalam negeri pun ancaman datang silih berganti. Ancaman pun tidak hanya bersifat tradisional tapi juga modern.
“Ancaman tradisional itu berupa kekuatan militer dari Negara asing. Sedangkan yang non tradisional seperti cyber creem, bahaya narkotika, terorisme dan yang lainnya. Bahkan akhir-akhir ini aktor yang mengacam pertahanan NKRI bukan datang dari satu negara tetapi sudah multilateral dan terorganisasi,” ungkap Yusgiantoro.
Sementara Pakar Ilmu Politik UMM Mas’ud Said menyebutkan, salah satu titik rawan pertahanan negara yang nyata saat ini adalah keberadaan pulau kecil terluar Indonesia. Pemerintah dan segenap masyarakat harus memikirkan bagaimana cara mempertahankan pulau-pulau tersebut.
Menurut Mas’ud, di pulau-pulau terluar itulah sering terjadi praktik-praktik kejahatan yang sudah bisa dianggap sebagai serangan terhadap pertahanan negara, misalnya illegal logging, illegal fishing, penyelundupan senjata, perdagangan manusia/ human trafficking, penyeludupan narkoba dan sebagainya.
“Ada empat pulau terluar yang berbatasan langsung dengan negara lain. Di sebelah utara terdapat Pulau Miangas, yaitu masuk Provinsi Sulawesi Tenggara yang berbatasan Filipina. Pulau W di semanjung Sumantera, Pulau Rotedao di selatan yang berbatasan dengan Australia, serta perbatasan laut dan darat di Kabupaten Merauke,” katanya.
(maman adi saputro - dikutip dari koran sindo)
0 comments:
Posting Komentar